Jumlah Produk di e-Katalog LKPP Tembus 1 Juta, Penyedia Kecil-Menengah Mendominasi

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Abdullah Azwar Anas dalam acara Afternoon Tea : Penyampaian Arahan oleh Pimpinan LKPP.

JAKARTA – Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) terus memacu kinerja sistemnya untuk memudahkan para pelaku usaha dalam menawarkan produknya ke pemerintah melalui Katalog Elektronik (e-Katalog).

LKPP telah membikin sejumlah terobosan untuk mempermudah penayangan produk di e-Katalog melalui pemangkasan tahapan/pemangkasan birokrasi di e-katalog, dari 8 tahap menjadi hanya 2 tahap saja. Kebijakan ini mirip dengan mekanisme lokapasar (marketplace) yang memudahkan pelaku usaha dalam menjual produk.

“Sesuai instruksi Presiden Jokowi, jumlah produk yang tayang di e-Katalog harus segera mencapai 1 juta produk. Dan saat ini telah menembus 1,07 juta produk per 6 September 2022. Ini menunjukkan e-Katalog semakin mudah diakses oleh dunia usaha, sehingga bisa menyajikan produk lebih banyak dan beragam ke kementerian/lembaga dan pemda,” ujar Kepala LKPP yang telah dilantik sebagai Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB), Abdullah Azwar Anas, Kamis (8/9/2022).

Sebelumnya, dalam setahun di Rencana Kerja Pemerintah (RKP), ditargetkan tayang sebesar 95.000 produk di e-Katalog pada 2022. Dengan capaian 1 juta produk, berarti telah melampaui target di RKP.

Anas menambahkan, sesuai arahan Presiden Jokowi, LKPP juga terus meningkatkan porsi usaha kecil-menengah di e-Katalog. Saat ini, junlah penyedia/pelaku usaha kecil-menengah sebesar 14.548, telah melampaui jumlah penyedia non UKM sebesar 6.464 badan usaha. Artinya, pelaku usaha kecil-menengah yang ada di ekosistem e-Katalog sudah sekitar 69% dari total pelaku usaha di e-Katalog.

“Ini sesuai arahan Bapak Presiden Joko Widodo untuk terus mendorong keterlibatan UMKM pada belanja pemerintah,” tuturnya.

Sesuai arahan Presiden, imbuh Anas, LKPP juga telah melakukan freeze/pembekuan dan ”turun tayang” terhadap 13.733 produk impor yang telah ada substitusi produk dalam negerinya. “Dengan demikian, belanja pemerintah akan sangat memperkuat daya saing industri dalam negeri,” ujar Anas.